Batu Pos – Presiden Joko Widodo menjelaskan keputusan pengajuan pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Dalam pernyataan yang disampaikan saat kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada hari Rabu, Jokowi menyebutkan bahwa langkah ini merupakan langkah administratif semata.
“Oh itu administrasi saja,” ungkap Jokowi, mengonfirmasi bahwa keputusan ini telah melalui diskusi dengan Prabowo Subianto, yang merupakan Presiden Terpilih. Menurut Jokowi, Prabowo menginginkan agar Kepala BIN yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024. Hal ini menjadi alasan utama pengajuan Surat Presiden mengenai pergantian Kepala BIN kepada DPR RI.
“Kami telah berbicara dengan Pak Prabowo, dan ini adalah atas permintaan beliau,” jelas Jokowi. Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa Jokowi telah mengusulkan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Budi Gunawan, yang merupakan mantan Jenderal Polisi.
Puan menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 15 Oktober 2024. “Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surat Presiden mengenai pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Puan.
Muhammad Herindra saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Republik Indonesia dan akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh tim pemberian pertimbangan yang bertugas melakukan evaluasi terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI pada Rabu hari ini.
Langkah penggantian ini dianggap penting untuk memastikan kelangsungan fungsi intelijen di bawah kepemimpinan yang baru. Jokowi dan Prabowo berharap bahwa penunjukan Herindra dapat membawa BIN ke arah yang lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam bidang keamanan dan intelijen.
Herindra sendiri memiliki latar belakang yang kuat di bidang militer, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pengelolaan intelijen negara. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Proses pergantian ini diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga intelijen. Jokowi juga mengingatkan pentingnya dukungan dari DPR dalam proses ini, agar pergantian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.
Dengan penggantian ini, diharapkan Badan Intelijen Negara akan semakin beradaptasi dengan dinamika yang ada, serta dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan nasional. Jokowi mengajak semua pihak untuk menyambut perubahan ini dengan optimisme, serta menekankan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan bangsa dan negara.
Dengan demikian, pergantian Kepala BIN tidak hanya sekadar administrasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan intelijen di Indonesia ke depan.
