Batu Pos – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 8.231 pekerja di provinsi ini mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh PHK yang meningkat.
Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati, mengungkapkan bahwa dari total kasus PHK, Kabupaten Boyolali mencatatkan angka tertinggi, yaitu 1.166 pekerja atau sekitar 20,19 persen dari keseluruhan. Selanjutnya, Kabupaten Pekalongan mencatat 1.268 pekerja yang terkena PHK, setara dengan 15,41 persen, sedangkan Kota Semarang melaporkan 1.210 pekerja atau 14,71 persen.
Ratna menjelaskan bahwa sektor yang paling banyak mengalami PHK adalah sektor tekstil dan garmen, dengan kontribusi mencapai 44,77 persen dari total kasus. Selain itu, sektor manufaktur menyusul dengan 25,71 persen, sementara gabungan sektor perdagangan dan jasa keuangan mencatatkan 17,08 persen dari total PHK.
Lebih jauh, Ratna juga mengaitkan tingginya angka PHK dengan kondisi geopolitik global, khususnya konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, ketegangan tersebut berpengaruh pada rantai pasokan dan impor bahan baku, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman serta peningkatan biaya produksi. Dia juga menyoroti bahwa hubungan yang tegang antara China dan Amerika Serikat turut memengaruhi penurunan orderan, sehingga semakin membebani sektor industri di dalam negeri.
Dalam konteks ini, Ratna menegaskan bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyebutkan jumlah PHK mencapai 14.767 kasus, dianggap kurang akurat. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut tidak hanya mencakup pekerja yang di-PHK, tetapi juga termasuk relokasi pabrik yang menyebabkan pekerja terpaksa pindah, seperti yang terjadi pada SAI Apparel.
“Kami telah mengkonfirmasi hal ini kepada pemerintah dan berencana untuk melakukan klarifikasi data lebih lanjut. Rencananya, Disnakertrans Jateng akan mengunjungi Jakarta pekan depan untuk membahas masalah ini,” tambah Ratna.
Pihak Disnakertrans Jateng berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan. Upaya ini penting agar dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu pekerja yang terdampak dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di provinsi tersebut.
